Oleh : Abu Bakar Beko
Perjuangan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai provinsi baru bukan sekadar urusan pemekaran wilayah administratif, melainkan pertarungan kepentingan, keadilan, dan kekuasaan yang sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Di tengah semangat rakyat yang menuntut keadilan pembangunan, ada kelompok—terutama elit politik, birokrat, dan pengusaha yang berpusat di Lombok—yang merasa sangat nyaman dan diuntungkan dengan kondisi NTB seperti sekarang. Kelompok inilah yang menjadi penahan utama, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, agar pemekaran tidak terjadi.
Mengapa Ada Kelompok yang "Nyaman Ber-NTB"?
Posisi mereka sangat jelas: keuntungan besar ada di tangan mereka selama Sumbawa masih menjadi bagian dari NTB. Berikut alasan mendasarnya:
1. Dominasi Pusat Kekuasaan di Lombok
Pemerintahan provinsi berpusat di Mataram. Hampir seluruh jabatan strategis, alokasi anggaran, keputusan kebijakan, dan akses kekuasaan dikuasai oleh orang-orang yang berbasis di Lombok. Bagi mereka, memimpin dua pulau sekaligus berarti kendali penuh atas sumber daya, posisi jabatan, dan proyek pembangunan. Jika Sumbawa memisahkan diri, hilanglah wilayah seluas itu, hilanglah potensi kekayaan alamnya, dan hilanglah panggung kekuasaan yang besar itu. Mereka merasa nyaman karena menjadi "tuan rumah" yang mengatur segalanya.
2. Sumbawa sebagai "Sumber Daya", Bukan Mitra Setara
Ini inti dari apa yang kita sebut ego-sentrisme. Sumbawa kaya: ada tambang emas dan tembaga di Sumbawa Barat, pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata besar. Selama ini, kekayaan itu mengalir ke kas provinsi, namun hasilnya lebih banyak dinikmati untuk memajukan Lombok—jalan, bandara, fasilitas wisata, gedung pemerintahan—sementara di Sumbawa pembangunan berjalan lambat, tertinggal, dan tidak merata. Bagi kelompok nyaman ini, Sumbawa adalah sapi perah. Mereka tidak ingin "sumber kekayaan" itu pergi.
3. Jabatan dan Proyek Terpusat
Selama masih satu provinsi, jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Dinas, hingga proyek-proyek besar hampir selalu berputar di lingkaran elit Lombok. Kadang ada jatah untuk Sumbawa, tapi sangat sedikit dan terbatas. Jika Sumbawa menjadi provinsi sendiri, maka elit Lombok tidak lagi bisa mencalonkan diri atau menguasai jabatan di sana, dan sebaliknya elit Sumbawa tidak lagi harus mengantre panjang untuk jatah kecil. Kelompok ini nyaman karena ingin tetap memonopoli akses politik dan ekonomi.
4. Narasi Persatuan sebagai Tameng
Mereka sering berkata: "Jangan dipisah, kita satu NTB, bersatu itu indah." Padahal di balik narasi indah itu, tersembunyi kepentingan agar ketimpangan dan dominasi terus berlanjut. Mereka menuduh perjuangan pemekaran memecah persaudaraan, padahal kenyataannya persaudaraan tetap ada, yang dituntut hanyalah persamaan hak dan kewenangan. Mereka nyaman karena bisa menyalahkan perjuangan kita dengan alasan "memecah belah", padahal kitalah yang menjadi korban ketidakadilan selama puluhan tahun.
Pertarungan Dua Pandangan
1. Pihak Pendukung Provinsi Sumbawa:
Kami berjuang karena jarak, budaya, geografi, dan kebutuhan kita berbeda. Mengatur rumah tangga sendiri berarti anggaran masuk langsung ke sini, prioritas pembangunan sesuai kebutuhan kita, pelayanan lebih cepat, dan kekayaan alam dinikmati oleh rakyat sendiri. Kami ingin mandiri, maju, dan setara. Kami tidak membenci Lombok, kami menolak diperintah secara tidak adil.
2. Pihak Nyaman Ber-NTB:
Bagi mereka, pemekaran dianggap kerugian besar. NTB akan kehilangan luas wilayah, potensi ekonomi, dan bobot politik di tingkat nasional. Mereka beralasan: "NTB sudah cukup besar, jangan tambah birokrasi baru, nanti boros." Padahal biaya besar itu justru terbuang karena pembangunan tidak tepat sasaran dan tertahan jarak ratusan kilometer dari pusat kekuasaan. Mereka takut kekuasaan dan keuntungan mereka berkurang.
Kesimpulan Politik
Perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa adalah perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh kelompok yang nyaman berkuasa dan beruntung di sistem NTB saat ini.
Kelompok yang menolak pemekaran bukanlah mereka yang peduli kemajuan kita, melainkan mereka yang takut kehilangan kendali atas tanah, kekayaan, dan nasib rakyat Sumbawa.
Keadilan tidak bisa tumbuh di bawah dominasi. Kemajuan tidak akan tercapai jika nasib kita ditentukan oleh mereka yang tidak paham dan tidak merasakan kesulitan hidup di sini. Perjuangan ini harus terus digelorakan, bukan untuk memisahkan persaudaraan, tapi untuk memutus rantai ketergantungan dan penindasan dari ego-sentrisme para penguasa di seberang laut.
Provinsi Pulau Sumbawa adalah hak mutlak kami demi masa depan yang adil, makmur, dan berdaulat.
.png)
.png)
.png)
