Skandal Dapur MBG Desa Batujai: Sampel Hilang, Dinkes Lombok Tengah Bungkam!

Lombok Tengah, 19 Maret 2026 — Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB (APPM-NTB) mengecam keras sikap Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang hingga saat ini belum memberikan kejelasan terkait dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal Puskesmas Darek, ditemukan indikasi kuat keracunan yang diduga bersumber dari dapur MBG milik Yayasan Darul Mukti Monggas pada 30 Januari 2026. Kasus ini menyangkut keselamatan masyarakat dan tidak bisa dianggap sepele.

Namun hingga pertengahan Maret 2026, hasil uji laboratorium tak kunjung diumumkan. Jangan sampai sampel yang telah diamankan sudah dihilangkan, publik berharap pemeriksaan hasil uji laboratorium di umumkan agar masyarakat tau sejauh mana penanganannya, Malah Dinas Kesehatan Lombok Tengah saat publik menunggu hasilnya memilih diam.

Kordinator APPM-NTB Saddam Husen, menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan pengaburan fakta.

“Keterlambatan informasi ini kuat dugaan kami sampel yang telah di amankan dihilangkan dan ada indikasi pihak-pihak terkait menutupi-nutupi kasus tersebut. Ini menyangkut nyawa masyarakat dan wajib dibuka secara terang-benderang,” tegas APPM-NTB.

Lebih jauh, APPM-NTB mengungkapkan bahwa tiga kali rilis telah dilayangkan, namun tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini berpotensi diselesaikan secara tertutup.

APPM-NTB mendesak Dinas Kesehatan Lombok Tengah untuk segera membuka hasil uji laboratorium kepada publik serta mengeluarkan rekomendasi penghentian operasional dapur MBG yang diduga menjadi sumber keracunan.

APPM-NTB juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) RI untuk turun langsung melakukan audit menyeluruh dan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penutupan permanen apabila terbukti terjadi kelalaian.

Selain itu, APPM-NTB mendorong Polres Lombok Tengah untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, mulai dari supplier, pengelola yayasan, penanggung jawab SPPG, ahli gizi, hingga Dinas Kesehatan Lombok Tengah.

APPM-NTB menegaskan, apabila kasus ini benar dihentikan tanpa kejelasan, maka patut diduga adanya praktik tidak sehat yang harus diusut secara hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, APPM-NTB menyatakan akan turun ke jalan pasca Hari Raya Idul Fitri guna menuntut transparansi dan memastikan seluruh proses hukum berjalan terbuka. (S).