Oleh: Supardi, SP
Tidak ada yang salah dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertambangan. Di tengah kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi pasca tambang, upaya membangun Pariwisata Kerakyatan Brang Ene dapat dipahami sebagai ikhtiar menciptakan alternatif ekonomi bagi masyarakat.
Namun pembangunan daerah tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Ia harus berpijak pada realitas, kebutuhan, dan peluang keberhasilan yang terukur. Karena setiap rupiah anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Dalam konteks itulah, rencana pembangunan Pariwisata Kerakyatan Brang Ene perlu dikaji secara lebih kritis dan objektif.
Salah satu prinsip dasar dalam ilmu pariwisata adalah bahwa destinasi wisata yang sukses biasanya lahir karena adanya atraksi utama yang kuat. Setelah atraksi itu terbentuk dan mampu menarik kunjungan, barulah fasilitas pendukung berkembang mengikuti kebutuhan pasar.
Bukan sebaliknya.
Bukan fasilitas yang dibangun terlebih dahulu, lalu setelah itu pemerintah berharap wisatawan akan datang dengan sendirinya.
Sejarah pariwisata di berbagai daerah menunjukkan pola yang hampir sama. Wisatawan datang karena ada sesuatu yang ingin mereka lihat, nikmati, atau alami. Setelah jumlah kunjungan meningkat, muncullah kebutuhan akan jalan yang lebih baik, tempat menginap, restoran, pusat oleh-oleh, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Rinjani tidak terkenal karena adanya jogging track.
Sembalun tidak hidup karena adanya gazebo atau hospitalitas.
Labuan Bajo tidak berkembang karena adanya taman.
Mereka tumbuh karena memiliki daya tarik utama yang kuat dan dicari oleh pasar wisata. Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apa atraksi utama Brang Ene yang mampu membuat orang rela datang dari luar daerah secara berulang?
Keindahan sawah, sungai, dan perbukitan memang patut diapresiasi. Namun pemandangan serupa juga dapat ditemukan di banyak wilayah lain di Pulau Sumbawa maupun NTB. Artinya, keindahan alam semata belum tentu cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif sebagai destinasi wisata.
Di sisi lain, pemerintah justru terlihat lebih fokus pada pembangunan fasilitas seperti jalur wisata, checkpoint, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Pola ini menimbulkan kesan bahwa fasilitas sedang dipersiapkan lebih dulu, sementara pasar wisata dan atraksi utamanya belum benar-benar terbentuk.
Jika pendekatan seperti ini yang digunakan, maka risiko yang muncul cukup besar: fasilitas selesai dibangun, anggaran terserap, tetapi jumlah wisatawan tidak tumbuh sesuai harapan. Lebih jauh lagi, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari politik anggaran daerah.
Dalam kondisi Sumbawa Barat yang masih menghadapi tantangan ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang, lemahnya hilirisasi pertanian, keterbatasan industri pengolahan, dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah semestinya sangat berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Masyarakat tentu berhak bertanya, apakah membangun destinasi wisata baru yang pasarnya belum jelas lebih mendesak dibanding memperkuat sektor-sektor yang telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rakyat?
Alih-alih memaksakan lahirnya pusat wisata baru, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperkuat kawasan yang memang telah menunjukkan pertumbuhan sektor wisata secara nyata. Dalam logika pembangunan, memperbesar sesuatu yang sudah hidup biasanya jauh lebih efisien daripada mencoba menghidupkan sesuatu yang belum tentu hidup.
Pemerintah juga perlu menghindari jebakan pembangunan yang hanya menghasilkan keberhasilan administratif dan seremoni. Sebab tujuan pembangunan bukanlah menyelesaikan proyek, melainkan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pariwisata tidak diukur dari panjang jalur yang dibangun, jumlah checkpoint yang diresmikan, atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Keberhasilan pariwisata diukur dari jumlah wisatawan yang datang, lamanya mereka tinggal, besarnya uang yang mereka belanjakan, dan seberapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.
Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu menjawab satu pertanyaan sederhana namun sangat penting:
Apakah Brang Ene sudah memiliki atraksi utama yang cukup kuat untuk menciptakan pasar wisata, atau justru pemerintah sedang membangun fasilitas terlebih dahulu lalu berharap wisatawan datang belakangan?
Jika pertanyaan ini belum dapat dijawab dengan meyakinkan, maka kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada terburu-buru mengejar ambisi besar yang belum tentu memiliki fondasi yang kokoh.
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
