DPRD Soroti Umur Harapan Hidup Warga KSB, Ketua Pansus LKPJ Minta Evaluasi Serius

Sumbawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti rendahnya angka umur harapan hidup (UHH) masyarakat yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini dinilai menjadi indikator penting bahwa kualitas hidup warga belum sepenuhnya optimal.

Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. DPRD menilai, umur harapan hidup bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata dari kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD KSB, Norvie Apriansyahi, menegaskan bahwa rendahnya UHH harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai, capaian tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Umur harapan hidup ini adalah cermin sejauh mana pemerintah hadir dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau masih di bawah nasional, berarti ada yang belum maksimal,” tegasnya. Jum’at (27/03/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus ditangani secara menyeluruh. Faktor kesehatan, ekonomi, hingga akses terhadap layanan dasar memiliki keterkaitan erat dalam menentukan tinggi rendahnya umur harapan hidup.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program kesehatan yang telah dijalankan selama ini. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada capaian administratif, tetapi lebih pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kita perlu memastikan apakah layanan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat secara merata. Jangan sampai program ada, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara optimal,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong penguatan program preventif seperti peningkatan gizi masyarakat, penanganan stunting, serta edukasi pola hidup sehat. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dibandingkan hanya mengandalkan pengobatan.

Norvie juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada sektor kesehatan. Menurutnya, peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga medis harus menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Kalau kita ingin meningkatkan umur harapan hidup, maka intervensi harus dimulai dari hulu. Perbaiki gizi, edukasi masyarakat, dan pastikan layanan kesehatan dasar kuat,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

“Jangan sampai kita terlihat maju secara ekonomi, tetapi kualitas hidup masyarakat masih tertinggal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (Hen).