.jpg)
Taliwang, Sumbawa Barat — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan laporan pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun 2026 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Dokumen strategis tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Penyampaian Pokir ini juga merupakan bagian dari amanat regulasi yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menegaskan bahwa Pokir yang disampaikan merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan.
Menurutnya, seluruh usulan yang dirangkum telah diselaraskan dengan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang berfokus pada transformasi kesejahteraan masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi arah dan masukan strategis agar pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Kahar.
Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mengawal agar aspirasi masyarakat tersebut dapat masuk ke dalam struktur perencanaan dan penganggaran daerah.
Kaharuddin juga mengidentifikasi sejumlah persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat, di antaranya kebutuhan pembangunan dinding penahan tanah pada titik rawan longsor serta pengerukan sedimentasi sungai.
Selain itu, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama DPRD KSB. Peningkatan kualitas jalan dan penyediaan penerangan jalan umum dinilai sangat mendesak untuk mendukung mobilitas masyarakat.
DPRD juga mendorong peningkatan akses menuju kawasan wisata serta perbaikan jalan penghubung antar wilayah, khususnya di Kecamatan Brang Ene, Seteluk, dan Sekongkang.
Di sektor pertanian, DPRD KSB menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, sumur bor, serta pembangunan jalan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas petani.
Tidak hanya itu, isu sosial juga menjadi perhatian serius dalam laporan Pokir tersebut. Kebutuhan rumah layak huni serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.
Kaharuddin mengungkapkan bahwa keterbatasan pasokan gas LPG serta minimnya fasilitas olahraga bagi pemuda juga masih menjadi keluhan yang sering muncul di lapangan.
“Sektor kesehatan dan pendidikan juga masuk dalam usulan, terutama terkait penanganan penyakit menular serta dukungan biaya pendidikan,” tambahnya.
DPRD KSB juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru.
Hal ini dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang, agar dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Kaharuddin berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh aspirasi yang tertuang dalam Pokir tersebut melalui koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.
Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan ke depan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Hen).
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
