Pemkab KSB Siapkan Aturan Teknis WFH bagi ASN, Tunggu Persetujuan Bupati

Taliwang, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah mematangkan regulasi teknis penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, Agusman, mengungkapkan bahwa draft surat edaran (SE) terkait WFH telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam proses pengajuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“Draftnya sudah kami serahkan ke Pak Sekda untuk diajukan ke Bupati,” ujar Agusman, Minggu (5/4/2026) saat di hubungi media.

Ia menjelaskan, penyusunan draft tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur skema kombinasi antara Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi pemerintah daerah.

“Dalam SE Mendagri itu sudah dijelaskan secara rinci pola kerja kombinasi yang bisa diterapkan daerah, dan itu yang kami jadikan acuan,” jelasnya.

Meski draft regulasi telah rampung, Agusman menegaskan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemkab KSB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait teknis pelaksanaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh OPD guna mengatur ritme dan mekanisme penerapan sistem kerja tersebut agar berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik.

“Kita akan duduk bersama seluruh OPD untuk mengatur teknisnya, karena setiap instansi memiliki karakter kerja yang berbeda,” katanya.

Agusman menekankan bahwa penerapan WFH tidak hanya sebatas memindahkan tempat kerja ASN ke rumah, tetapi juga harus didukung dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi yang memadai.

“WFH itu bukan sekadar bekerja dari rumah. Pekerjaan ASN harus tetap terhubung dengan kantor, sehingga membutuhkan perangkat teknologi yang mendukung,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan digitalisasi layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Melalui pola kerja ini, diharapkan transformasi birokrasi berbasis teknologi bisa semakin cepat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien,” imbuh Agusman.

Namun demikian, tidak semua ASN dapat menerapkan sistem WFH. Dalam aturan yang mengacu pada SE Mendagri, terdapat sejumlah jabatan yang diwajibkan tetap bekerja dari kantor atau WFO.

“Jabatan tersebut antara lain jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, serta para camat dan lurah atau kepala desa yang memiliki peran strategis dalam pelayanan langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pegawai pada unit layanan publik juga tidak diperkenankan menjalankan WFH, seperti layanan kedaruratan, ketentraman dan ketertiban umum, kebersihan dan persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah memastikan bahwa penerapan sistem kerja kombinasi ini tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada penurunan kinerja akibat perubahan pola kerja.

“Dengan segera disahkannya surat edaran tersebut, kami berharap penerapan WFH dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi efisiensi kerja serta peningkatan kualitas layanan publik di daerah,” pungkasnya. (Hen).