Oleh: Supardi, SP
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya memberikan jawaban atas kritik yang muncul terkait rencana pengembangan kawasan wisata kerakyatan di Brang Ene. Melalui pernyataan Dinas Pariwisata, pemerintah menegaskan bahwa konsep pariwisata kerakyatan tidak semata-mata berorientasi pada wisata pantai, program ini dirancang untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan sebagai bagian dari strategi menghadapi masa transisi ekonomi pasca tambang.
Di atas kertas, penjelasan tersebut terdengar menarik. Namun jika dicermati lebih dalam, justru muncul pertanyaan yang lebih besar daripada jawaban yang diberikan.
Yang perlu kita pahami, kritik kami selama ini bukanlah soal wisata harus pantai atau pegunungan. Tidak ada yang mempersoalkan keberadaan wisata alam pedesaan. Yang dipersoalkan adalah alasan rasional di balik keputusan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membangun destinasi baru, sementara banyak destinasi yang sudah ada justru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa tidak semua wisatawan menyukai pantai. Sebagian mencari suasana alam pegunungan, udara sejuk, jalur sepeda, dan wisata berbasis masyarakat. Pernyataan tersebut benar. Namun dalam perencanaan pembangunan, kebenaran umum seperti itu tidak cukup menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Pertanyaan yang seharusnya dijawab pemerintah adalah: berapa ukuran pasar yang dibidik? Berapa target kunjungan wisatawan setiap tahun? Dari mana data tersebut diperoleh? Siapa yang menyusun kajian kelayakannya?
Sebab pembangunan pariwisata tidak bisa hanya bertumpu pada asumsi bahwa wisatawan akan datang karena tersedia fasilitas. Pariwisata adalah sektor yang sangat bergantung pada permintaan pasar. Jika pasar tidak ada atau terlalu kecil, maka sebesar apa pun investasi yang dikeluarkan tidak akan menghasilkan dampak ekonomi yang diharapkan.
Di sinilah letak persoalan berikutnya.
Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran sekitar Rp13 miliar akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang seperti jalur trekking, jalur sepeda, penginapan, dan infrastruktur lainnya secara menyeluruh sejak awal.
Sayangnya, pendekatan semacam ini justru terkesan terbalik.
Dalam banyak contoh keberhasilan pengembangan destinasi wisata, yang menjadi fokus utama adalah membangun daya tarik terlebih dahulu, menguji respons pasar, meningkatkan kunjungan, lalu secara bertahap memperkuat fasilitas sesuai kebutuhan. Bukan sebaliknya, membangun fasilitas besar-besaran sebelum ada bukti bahwa pasar memang tersedia.
Sejarah pembangunan pariwisata di berbagai daerah menunjukkan banyak kegagalan yang lahir dari pola pikir seperti ini. Gazebo dibangun, jalur wisata dibuat, penginapan disiapkan, tetapi wisatawan tidak datang sesuai harapan. Akibatnya, fasilitas terbengkalai, biaya perawatan membengkak, dan anggaran publik terbuang sia-sia.
Fakta sederhana yang sering dilupakan adalah bahwa infrastruktur tidak otomatis menciptakan wisatawan.
Hal lain yang juga menarik untuk dicermati adalah pernyataan pemerintah bahwa destinasi wisata lain tetap menjadi perhatian dan akan diperbaiki secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Jika demikian, publik tentu berhak bertanya: mengapa prioritas anggaran justru diarahkan ke kawasan baru?
Bukankah lebih logis jika pemerintah terlebih dahulu memaksimalkan potensi destinasi yang telah memiliki rekam jejak kunjungan, akses yang lebih baik, serta tingkat pengenalan yang lebih tinggi di kalangan wisatawan?
Setiap rupiah anggaran seharusnya diarahkan pada program yang memiliki tingkat kepastian manfaat paling tinggi, bukan pada proyek yang masih menyisakan begitu banyak tanda tanya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan slogan "wisata kerakyatan" yang terus diulang dalam berbagai forum. Yang dibutuhkan publik adalah transparansi:
Tunjukkan kajian kelayakannya, buka proyeksi kunjungannya, jelaskan dasar perhitungan ekonominya. paparkan alasan objektif mengapa Brang Ene dipilih dibandingkan alternatif lain yang mungkin lebih layak.
Karena semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut lahir dari perencanaan yang matang, bukan sekadar keyakinan, apalagi kepentingan tertentu yang sedang mencari pembenaran.
Jika pemerintah tidak mampu menunjukkan dasar-dasar tersebut secara terbuka kepada publik, maka kritik yang berkembang hari ini akan terus menemukan relevansinya.
Sebab pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini tetap sama:
Apakah proyek wisata kerakyatan ini benar-benar lahir dari kebutuhan pembangunan daerah, atau justru merupakan proyek yang sejak awal sedang dipaksakan?
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
