SEMMI NTB Soroti Kakak Kandung Gubernur Juara Seleksi Inspektur: Meritokrasi atau Nepotisme?

Mataram – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB menyoroti hasil seleksi jabatan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB yang baru-baru ini diumumkan. Sorotan itu muncul lantaran posisi juara pertama ditempati oleh kakak kandung Gubernur NTB. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai integritas proses seleksi tersebut.

Ketua SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menegaskan bahwa pihaknya tidak menuduh secara langsung, namun mendorong agar transparansi dijaga. “Kami mendesak agar proses seleksi ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi kepentingan keluarga yang mengabaikan etika publik,” tegasnya. Selasa (9/9/2025).

Menurut Rizal, seleksi jabatan strategis seperti Inspektur Inspektorat tidak boleh menimbulkan kecurigaan publik. Jika masyarakat merasa ada praktik nepotisme, kepercayaan terhadap birokrasi bisa runtuh. “Spirit meritokrasi harus dijunjung tinggi. Jabatan publik adalah amanah, bukan privilege keluarga penguasa,” katanya.

SEMMI NTB menekankan bahwa prinsip meritokrasi sejatinya menuntut penilaian murni berdasarkan kompetensi, integritas, dan kualifikasi. Adanya hubungan keluarga dengan pejabat tertinggi daerah seharusnya menjadi alasan ekstra hati-hati agar publik tidak menilai proses seleksi bias.

“Kalau seleksi ini tidak transparan, maka publik bisa menilai ada praktik nepotisme terselubung. Dan itu jelas merusak semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan,” ujar Rizal.

Mahasiswa yang tergabung dalam SEMMI NTB juga menuntut adanya klarifikasi resmi dari panitia seleksi maupun Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini penting agar tidak berkembang opini liar di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada birokrasi daerah.

“Bagi kami, integritas jauh lebih penting dari sekadar hasil seleksi. Jangan sampai masyarakat berpikir jabatan publik hanya bisa diwariskan kepada keluarga pejabat. Itu akan menghancurkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Selain mendesak transparansi, SEMMI juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi pejabat tinggi pratama di NTB. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa sistem yang ada benar-benar profesional dan tidak memberi ruang bagi kepentingan personal maupun keluarga.

Rizal menilai bahwa kasus seperti ini bukan hanya persoalan teknis seleksi, melainkan juga menyangkut etika kepemimpinan. “Gubernur dan seluruh pejabat harus mampu menunjukkan sikap negarawan. Jangan sampai masyarakat berpikir mereka memanfaatkan jabatan untuk memberi karpet merah kepada keluarga sendiri,” tegasnya.

"Publik kini menunggu respon resmi pemerintah daerah terkait polemik ini. Apakah benar proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur, atau justru ada indikasi keberpihakan? Jawaban dari pihak berwenang akan menjadi kunci untuk meredam kecurigaan publik dan menjaga kredibilitas birokrasi NTB." pungkasnya. (In).