Kartu KSB Maju Perikanan, Bukti Pemerintah Tunaikan Amanat UU Perlindungan Nelayan

Taliwang, Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para nelayan melalui program strategis Kartu KSB Maju Perikanan. Program ini bukan sekadar kebijakan daerah, melainkan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan itu ada dasar hukumnya. Yakni, UU tadi. Jadi Pemda KSB bekerja justru fokus menunaikan amanat negara,” ujar Noto Karyono, S.Pi, saat diwawancarai media, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, esensi utama dari program KSB Maju Perikanan adalah memberikan perlindungan jiwa serta jaminan keberlanjutan kesejahteraan keluarga nelayan di masa depan. Pemerintah daerah memandang bahwa nelayan memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas pangan dan ketahanan sosial masyarakat pesisir.

Program ini kini tengah digencarkan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada para nelayan di berbagai wilayah pesisir Sumbawa Barat. Pemerintah menargetkan 3.008 nelayan akan memperoleh manfaat dari program asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang difasilitasi melalui BPJS Ketenagakerjaan sektor perikanan.

Target ambisius juga dipasang hingga akhir Desember 2025, di mana seluruh nelayan di Sumbawa Barat diharapkan telah memiliki Kartu Usaha Perikanan Produktif (KUSUKA). Kartu ini menjadi syarat utama bagi nelayan untuk dapat terdaftar dalam skema asuransi ketenagakerjaan.

Dengan langkah tersebut, Sumbawa Barat menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendaftarkan rumah tangga nelayan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Biasanya, peserta BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh pekerja di sektor pertambangan dan industri ekstraktif lainnya.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB menunjukkan bahwa sekitar 82 persen perekonomian provinsi masih bergantung pada sektor pertambangan. Sementara sektor lain seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan hanya menyumbang sebagian kecil dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Minimnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah menjadi tantangan tersendiri. Bahkan laporan ANTARA (25 Oktober 2025) menegaskan bahwa sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang sepadan, padahal memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Meski demikian, kondisi mulai membaik. Berdasarkan data sensus perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat sebesar 0,14 persen, mencapai 109,99 poin, atau peringkat kesembilan tertinggi secara nasional. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi salah satu kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kontribusi 3,67 persen. Walau masih didominasi sektor tambang sebesar 84,61 persen, geliat sektor perikanan kini mulai menunjukkan arah positif berkat intervensi kebijakan seperti Kartu KSB Maju Perikanan yang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan nelayan secara berkelanjutan.