Kadis Kominfo KSB Minta Media Massa Terus Kritik Pemerintah

Taliwang, Sumbawa Barat — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat menggelar kegiatan coffee morning bersama media partner di Aula Dinas Kominfo, Selasa (09/12/2025). Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog antara pemerintah daerah dan insan pers untuk memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi publik.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo KSB, Ir. Abdul Muis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh media partner yang selama ini turut membantu pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan. Namun, ia juga menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam arahannya, Abdul Muis secara terbuka meminta media massa untuk tidak ragu mengkritik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Baginya, kritik adalah bagian penting dari proses perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik. “Terkait bagaimana menulis berbagai informasi, sepanjang data yang disampaikan kuat dan akurat, silakan saja ditulis,” ujarnya. Ia menambahkan, berita bernuansa negatif pun tetap diperbolehkan selama mengikuti kaidah jurnalistik dan kode etik wartawan.

Abdul Muis menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membatasi ruang gerak media. Menurutnya, pola pikir yang membatasi informasi merupakan pola lama era Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi. “Saya tidak pernah mengatakan ‘ini harus ditulis’ atau ‘itu jangan ditulis’, karena itu cara lama. Sekarang kita berada di era reformasi, di mana media menjadi cermin bagi pemerintah,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa tanpa kritik, pemerintah tidak akan mengetahui titik lemah yang perlu diperbaiki. Bahkan, ia mengaku siap menerima kritik yang keras sekalipun. “Jika saya dikritik atau bahkan dihujat, ya kita terima saja sambil melakukan evaluasi. Itu semua bagian dari proses menuju pelayanan yang lebih baik,” ungkapnya.

Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah program Kartu Sumbawa Barat Maju. Menurutnya, jika ada masyarakat yang mengeluhkan prosesnya lambat, alurnya berbelit, atau koordinasinya kurang maksimal, maka hal tersebut merupakan bahan evaluasi penting. “Di satu tempat pengurusan KTP sudah selesai, tetapi di tempat lain masih lama, itu menunjukkan ada hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Lebih jauh, Abdul Muis mengingatkan seluruh OPD agar tidak terpancing berdebat di media sosial ataupun media massa ketika ada kritik. Sebaliknya, ia meminta agar setiap kritik dianalisis, dicari akar masalahnya, lalu dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan. “Media sosial tidak punya moderator. Kalau kita ikut berdebat, nanti bisa bias. Makanya saya bilang: biarkan saja komentar itu, sambil kita evaluasi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kritik harus segera ditindaklanjuti secara internal. Baginya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa banyak pujian, tetapi dari seberapa cepat kritik dapat diselesaikan menjadi perbaikan nyata. “Ketika kritik itu tuntas, di situlah keberhasilan kita,” katanya.

Abdul Muis menolak anggapan bahwa media pengkritik adalah pihak yang anti pemerintah. Justru sebaliknya, menurutnya media adalah mitra strategis yang membantu pemerintah melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Kritik yang muncul, kata dia, seharusnya menjadi bahan bakar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Saya berharap hubungan antara Kominfo dan media partner semakin kuat. insan pers untuk terus menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta tetap menjadi bagian dari proses pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang berimbang, kritis, dan konstruktif.” Tutupnya (Hen).