.png)
Mataram — Gelombang protes terkait dugaan aliran dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang disebut sebagai “siluman” terus berlanjut dan semakin memanas. Memasuki aksi jilid ke-5, massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Senin (9/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menampilkan aksi teatrikal unik dengan pose “tutup telinga”. Aksi simbolik tersebut disebut sebagai bentuk sindiran terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lamban dalam merespons aspirasi masyarakat terkait dugaan kasus korupsi dana Pokir di NTB.
Koalisi Pemuda NTB menilai pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada level tertentu saja. Massa mendesak Kejati NTB untuk menelusuri secara menyeluruh dugaan aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke berbagai pihak.
Koordinator aksi, Rasyid, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia menegaskan pose teatrikal yang ditampilkan menjadi simbol protes terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum maksimal.
“Kami bosan dengan janji. Pose tutup telinga ini adalah cerminan kekecewaan kami kepada Kejati NTB. Jangan sampai aparat penegak hukum justru ikut ‘tutup telinga’ saat uang rakyat dirampok oleh mafia anggaran,” teriak Rasyid dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejati NTB. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah permintaan agar aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus tersebut.
Koalisi Pemuda NTB juga mendesak Kejati NTB untuk menelusuri secara detail aliran dana dari pos anggaran Pokir yang dipersoalkan. Mereka meminta agar setiap aliran dana dapat diungkap secara transparan kepada publik.
Selain itu, massa juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Mereka meminta agar penanganan kasus dilakukan tanpa tebang pilih serta berani mengungkap jika terdapat keterlibatan oknum pejabat, tanpa memandang jabatan atau posisi.
Koalisi Pemuda NTB menyatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya penegakan hukum. Mereka berharap kasus tersebut dapat diusut secara tuntas agar kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.
Korlap aksi, Lalu Zui, menegaskan pihaknya akan terus melakukan aksi hingga ada perkembangan nyata dalam penanganan kasus tersebut. Ia menyebut aksi lanjutan akan tetap digelar jika belum ada titik terang secara hukum.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata, kami pastikan aksi jilid berikutnya akan membawa massa yang lebih besar. Kami akan terus menyuarakan aspirasi sampai Kejati benar-benar membuka telinganya untuk keadilan,” tegas Lalu Zui.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati NTB terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut. (S).
.png)
%20(1).png)
%20(2).png)
%20(3).png)
%20(4).png)
.png)
