.png)
Mataram -- Baru-baru ini ramai menjadi sorotan publik terkait permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pasalnya DAK Dikbud NTB tersebut akan di arahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik untuk institusi pendidikan SMA/SMK dan SLB.
Namun belum saja sampai tahap pelaksanaan isu terkait DAK Dikbud NTB ini mencuat ke permukaan terkait beredarnya informasi bahwa di duga ada transfer fee DAK ke rekening seseorang dimana dalam bukti transfer tersebut tertulis bahwa itu merupakan tambahan fee dari salah satu SMA Negeri di NTB.
Menanggapi hal tersebut, Dr. H. Aidy Furqon dalam sebuah Dialog Publik yang bertemakan “Dana Alokasi Khusus Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Mutu Pendidikan di NTB” menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut masih belum tahap pelaksanaan sehingga kalau ada tuduhan berseliweran fee itu tidak berdasar.
“Terkait dana DAK Dikbud NTB tahun ini berdasarkan hasil mufakat pelaksanaannya melalui swakelola tipe 1 dan itupun masih dalam tahap perencanaan dan persiapan, nilainya sekitar 153 Miliar dan itu belum ada pengerjaan kok bisa ada tuduhan mengatasnakamakan transfer terkait dana fee DAK,” ungkap Aidy Furqon saat sesi dialog di salah satu Kafe di Kota Mataram pada Kamis, (18/08/2022)
Ia juga menambahkan sejauh ini rencana pengerjaan terkait DAK Dikbud NTB ini bisa terealisasi akhir agustus atau awal bulan depan dan prosesnya sudah on the track terbuka bahkan Komisi 5 DPRD NTB juga ikut mengawasi ditambah lagi kesiapan Kejaksaan Tinggi NTB untuk mendampingi pelaksanaan program DAK ini.
“Mudahan bisa terealisasi akhir agustus atau awal bulan depan, DPRD NTB dan Kejati juga bersedia mengawal program ini sehingga sudah sangat terbuka,” Jelasnya
Ia menegaskan justru terjadinya keributan yang tidak berdasar ini akan membuat Pemerintah Pusat merasa geram sehingga kita harusnya menjauhi kemungkinan terburuk kalau bisa-bisa DAK untuk pendidikan NTB ini tidak dicairkan.
DAK ini untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di NTB untuk sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan, sehingga sudah semestinya harus kita sukseskan bukan malah membuat spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar, sayang sekali kalau Pemerintah Pusat mengetahui hal ini membuat merah nama NTB” Pungkas Aidy Furqon
Senada dengan Kadis Dikbud NTB Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Sekwan DPRD NTB H.Mahli, SH.,MH yang turut hadir dalam Dialog Publik tersebut ia mengatasnamakan DPRD NTB melalui komisi 5 mendorong agar realisasi DAK Pendidikan ini agar segera karena sangat penting untuk membangun pendidikan NTB yang lebih baik terkait permasalahan yang sedang di ributkan Komisi 5 sudah menginfentarisir potensi penyalahgunaan agar bisa di kelola dengan baik.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana agar DAK ini bisa terealisasi karena ini sangat penting terkait keributan yang terjadi komisi 5 juga sudah mencoba menginventarisir potensi penyalahgunaan sehingga DPRD NTB juga akan mengkawal ini agar berjalan baik,” pungkasnya. (SR).
.png)
