"Ngos-ngosan Wadah Pencerahan, Penuhi Kebutuhan Informasi Publik Tangkal Hoax"
Mataram -- Asosiasi Media Independen Online Indonesia (MIO INDONESIA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Ngobrol-ngobrol Santuy atau Ngos-ngosan Bareng MIO NTB di Hotel Ayom Suite Kota Mataram, Sabtu (25/11/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Rio Indra Lesmana, Kepala Penerangan KOREM 162/WB, Mayor Inf Asep Okinawa, Kabid IKP Kominfo NTB, Harun Alrasyid, Ketua Disivi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli, BEM Mahasiswa Unram dan UMMAT, dan sejumlah pimpinan media member of MIO NTB.
Dalam sambutannya, Ketua MIO NTB, Feryal Mukmin, mengatakan, program Ngos-ngosan adalah sebuah terobosan dan formulasi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik terkait isu-isu yang viral dan berkembang di masyarakat.
Kali ini Ngos-ngosan mengambil tema Menjaga Independensi Memperkuat Kolaborasi dan Cerdas Menyambut Pemilu 2024.
"Kita semua berharap dari kegiatan ini bisa memberikan edukasi, memenuhi kebutuhan informasi publik dari narasumber yang berkompeten," kata Feryal.
Feryal mengatakan, Ngos-ngosan ini juga dilaksanakan atas keresahan publik terkait isu hoax yang menyebar sangat cepat apalagi menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Tak tanggung-tanggung dari data Kementerian Kominfo, terdapat 425 konten hoax selama tiga bulan dari periode Januari hingga Maret 2023.
"Hoax ini sangat cepat menyebar melalui media sosial, diperparah lagi pemahaman masyarakat yang minim untuk memilah dan memilih informasi yang terverifikasi atau yang akurat," kata Feryal.
Kegiatan ini juga, lanjut Feryal, akan membantu stakeholder memberikan informasi dan klarifikasi kepada publik, kemudian juga akan membantu tugas dan fungsi media dalam memberikan informasi yang akurat, profesional, kredibel, dan berimbang.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Rio Indra Lesmana juga menyampaikan beberapa isu yang menjadi pertanyaan publik, di antaranya netralitas anggota dan pengamanan selama Pemilu 2024 sehingga kontestasi politik tersebut berjalan lancar dan damai.
"Netralitas anggota dalam pemilu ini adalah harga mati sesuai dengan UU, jika pun ada oknum yang melanggar maka silakan dilaporkan saja, karena tugas kami mengamankan jalannya pemilu tersebut agar lancar dan sukses," kata Kombes Pol Rio yang baru dua Minggu menjabat sebagai Kabid Humas.
Ia juga menjelaskan bahwa kurang lebih 8.000 personil anggota Polri akan terjun untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024.
Sementara itu, Kabid IKP Kominfo NTB, Harun Alrasyid membahas terkait konten hoax yang selama ini terus terjadi. Menurutnya yang mengawasi konten hoax terkait pemilu adalah tugas dari Bawaslu dan KPU.
Namun, Kominfo sebagai stakeholder yang berfungsi dan bertugas mengawasi konten hoax ini juga tetap mengedukasi masyarakat agar cerdas dalam memilih konten yang sumbernya jelas.
"Secara khusus kami tidak mempunyai data jumlah konten hoax di NTB, karena memang fungsi kami saat ini mendampingi dan mempublikasikan semua kegiatan pimpinan dan memberikan informasi pembangunan provinsi NTB secara keseluruhan," katanya.
Tentunya, saat ini Kominfo NTB juga mempunyai program "Jumat Salam" untuk menyerap aspirasi masyarakat di setiap desa. Kegiatan itu juga dimanfaatkan oleh pemerintah melalui Kominfo untuk mengedukasi masyarakat tentang hoax.
Dalam menangkal Hoax, Kominfo selalu mengupdate berita-berita positif sebagai sumber informasi alternatif masyarakat terkait isu yang beredar. Sehingga masyarakat dapat teredukasi.
Sementara itu, Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Asep Okinawa, juga menyampaikan terkait netralitas anggota serta membackup Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.
"Untuk masalah netralitas, TNI juga sudah mempunyai UU dan perintah langsung dari Panglima TNI. Kami sangat otoriter, jika melanggar maka akan kena pidana," ujarnya.
KOREM 162/WB juga saat ini sudah membuat posko pengaduan dari tingkat Kodim sampai ke tiap satuan. Jika ada anggota TNI yang melanggar maka dapat melaporkan nya melalui call center tersebut.
"Keterlibatan TNI dalam pemilu jelas dalam pengamanan sesuai dengan UU nomor 34, kita diperbantukan kepada Polri. Kita total ada 7 kodim dan 1 Batalion, semua siap backup kepolisian sampai di tingkat desa," kata Asep.
Kegiatan Ngos-ngosan ini akan diadakan setiap bulan, dengan berbagai narasumber sesuai dengan isu yang viral dan berkembang saat ini.