Taliwang, Sumbawa Barat — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Akurasi Nusa Tenggara Barat (LSM PEDAS NTB) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (22/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membangun komunikasi, mempererat hubungan kelembagaan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan sosial, pembangunan, dan pengawasan kebijakan daerah.
Kegiatan silaturahmi ini menjadi langkah awal LSM PEDAS NTB untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan DPRD sebagai wakil rakyat. LSM PEDAS menilai komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dengan legislatif sangat penting guna menciptakan kesamaan persepsi dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Ketua LSM PEDAS NTB, Dahlan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik sekaligus menerima saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, sinergi antara lembaga masyarakat dan DPRD merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kunjungan kami hari ini pada prinsipnya adalah bersilaturahmi serta membangun komunikasi yang baik. Kami juga ingin menerima saran dan masukan dari DPRD sebagai wakil rakyat. Kami memandang penting adanya komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan untuk membangun sinergi demi kepentingan masyarakat,” ujar Dahlan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan LSM PEDAS NTB secara langsung diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar. Ia menyambut baik kehadiran LSM PEDAS dan menegaskan bahwa peran LSM sangat penting untuk menjaga keseimbangan kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Selamat datang di Balai Rakyat. LSM PEDAS harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan kebijakan pemerintah,” ujar Kaharuddin Umar. Ia juga mengingatkan pentingnya legalitas organisasi dengan mendaftarkan LSM PEDAS ke Kesbangpol agar diakui secara resmi oleh pemerintah.
Selain itu, Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut dan berharap komunikasi antara DPRD dan LSM PEDAS dapat terus terjalin secara selaras dan saling mengisi dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kaharuddin Umar turut memberikan masukan agar ruang lingkup gerak LSM PEDAS difokuskan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, dengan fokus wilayah yang jelas, pengawasan dan advokasi kebijakan akan lebih efektif dan terarah, termasuk dalam menyikapi kebijakan pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten.
“Kedepannya, kita harapkan komunikasi ini terus berkesinambungan untuk membangun sinergi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain bertemu Ketua DPRD, LSM PEDAS NTB juga melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Badaruddin Duri, S.Ag. Dalam pertemuan tersebut, Badaruddin menyampaikan bahwa keberadaan LSM sangat penting untuk dijadikan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“LSM PEDAS ini sangat penting untuk dijadikan mitra. Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara profesional sesuai visi dan misi bersama. Kehadiran LSM PEDAS diharapkan dapat menjadi solusi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkap Badaruddin Duri.
Ia juga menyampaikan filosofi peran LSM dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tugas LSM ibarat menanam bunga yang baik, sehingga keindahan dan manfaatnya akan datang dengan sendirinya. “Ibarat kita tanam bunga yang bagus, maka kupu-kupu yang indah akan datang,” tuturnya.
Sementara itu, Penasehat LSM PEDAS NTB, Hendro, berharap melalui kegiatan silaturahmi tersebut dapat terjalin komunikasi yang semakin erat antara LSM dan DPRD sebagai mitra strategis. Ia menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang penting untuk saling bertukar gagasan dan membangun komitmen bersama.
“Dengan terlaksananya silaturahmi ini, kami berharap sinergi antara LSM dan DPRD semakin kuat dalam mendorong pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Ini menjadi awal untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan kemajuan daerah,” pungkas Hendro. (JD).
.png)
