Rejuvenasi KNPI NTB: Mengembalikan Pemuda sebagai Nalar Publik

Oleh: Daud Gerung (Ketua DPD KNPI NTB)

Di tengah hiruk pikuk politik lokal dan derasnya arus pragmatisme, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: masihkah organisasi ini relevan sebagai representasi kesadaran pemuda, atau sekadar etalase seremonial kekuasaan?

Rejuvenasi KNPI NTB tidak bisa lagi dimaknai sebagai pergantian struktur atau rotasi jabatan. Jika hanya itu yang dilakukan, maka yang terjadi bukan pembaruan, melainkan pengulangan kelelahan organisasi. Pemuda hari ini membutuhkan lebih dari sekadar panggung dan atribut; mereka membutuhkan ruang berpikir, ruang menggugat, dan ruang memproduksi gagasan.

Selama ini, organisasi kepemudaan—termasuk KNPI—kerap terjebak dalam logika transaksional. Kedekatan dengan kekuasaan dianggap prestasi, sementara jarak kritis dipandang ancaman. Akibatnya, pemuda direduksi menjadi calon elite, bukan penjaga nalar publik. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa pemuda selalu hadir sebagai kekuatan korektif, bukan pelengkap kekuasaan.

Rejuvenasi KNPI NTB semestinya dimulai dengan keberanian memutus ketergantungan pada patron politik. Organisasi pemuda yang sehat harus mampu berdiri otonom secara moral dan intelektual. Tanpa itu, KNPI hanya akan menjadi ruang tunggu bagi ambisi personal, bukan rumah bagi cita-cita kolektif.

Lebih jauh, KNPI NTB perlu direposisi sebagai laboratorium gagasan daerah. NTB menyimpan begitu banyak persoalan struktural: kemiskinan yang berulang, ketimpangan antarwilayah Lombok dan Sumbawa, krisis ekologi, hingga demokrasi lokal yang semakin prosedural namun miskin substansi. Semua ini menuntut pemuda yang berpikir sampai ke akar, bukan sekadar mengulang slogan pembangunan.

Pemuda tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai objek program. Pelatihan, bimtek, dan seremoni tanpa orientasi kritis hanya akan melahirkan generasi yang patuh, bukan generasi yang visioner. Rejuvenasi berarti mengembalikan pemuda sebagai subjek sejarah, yang berani berbeda bahkan ketika itu tidak sejalan dengan arus kekuasaan.

Di sisi lain, KNPI NTB juga harus berani meninggalkan feodalisme organisasi. Senioritas tanpa kapasitas hanya akan melanggengkan mediokritas. Kepemimpinan pemuda harus berbasis meritokrasi: siapa yang punya integritas, kemampuan berpikir, dan daya organisir—itulah yang layak memimpin.

Pada akhirnya, rejuvenasi KNPI NTB adalah soal regenerasi nalar, bukan sekadar regenerasi usia. Organisasi ini akan kembali relevan jika berani tidak populer, berani kritis, dan berani menempatkan etika di atas kepentingan sesaat.

Pemuda sejati bukan mereka yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan mereka yang mampu menjaga jarak kritis darinya. Jika KNPI NTB mampu mengambil peran itu, maka ia tidak hanya hidup sebagai organisasi, tetapi hadir sebagai suara zaman.