‎Skandal Dugaan Korupsi Combine KSB Seret Oknum Dewan Aktif ‎

Mataram – Aroma skandal dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian jenis combine di Sumbawa Barat semakin menguat. Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dikabarkan tengah menuntaskan pemeriksaan saksi sebelum masuk ke fase krusial, yakni penetapan tersangka.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun media dari sumber internal di Mataram, Jumat (13/02/2026), proses penyidikan kini memasuki tahap akhir penguatan alat bukti. Pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton untuk memastikan keterlibatan para pihak dalam dugaan penyimpangan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

‎Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, wilayah yang selama ini menggantungkan harapan pada program bantuan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

‎Dana Pokir yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat melalui DPRD Kabupaten Sumbawa Barat justru diduga menjadi pintu masuk praktik penyimpangan anggaran. Dugaan tersebut kini menjadi fokus utama penyidik.

‎Informasi yang beredar menyebutkan terdapat sederetan nama orang yang telah masuk dalam daftar calon tersangka. Penetapan status hukum terhadap para pihak tersebut disebut tinggal menunggu waktu, dengan estimasi kurang dari dua pekan.

‎Sumber juga mengungkap, komposisi calon tersangka tidak hanya berasal dari satu unsur. Ada yang berasal dari kalangan anggota DPRD yang masih aktif menjabat, mantan anggota dewan, keluarga dekat, Kepala Dinas OPD, hingga pihak swasta yang diduga berperan dalam proses pengadaan.

‎Fakta bahwa sebagian calon tersangka disebut masih aktif menjabat sebagai anggota legislatif membuat kasus ini berpotensi mengguncang peta politik daerah. Publik kini menyoroti sejauh mana praktik pengelolaan dana aspirasi dijalankan secara transparan.

‎Penyidik disebut tengah menelusuri aliran anggaran, kesesuaian spesifikasi barang, hingga dugaan rekayasa dalam proses pengadaan. Tahapan ini menjadi kunci sebelum penyidik menetapkan tersangka secara resmi.

‎Kasus ini dinilai sensitif karena menyangkut alat pertanian strategis yang seharusnya mendukung produksi petani. Dugaan korupsi dalam sektor ini berpotensi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat bawah.

‎Sejumlah kalangan masyarakat sipil mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan tanpa intervensi. Penegakan hukum dinilai menjadi ujian integritas bagi aparat penegak hukum maupun institusi politik daerah.

‎Hingga saat ini, pihak kejaksaan belum mengumumkan nama-nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun sinyal kuat penetapan status hukum disebut tinggal menunggu momentum yang tepat.

‎Jika benar penetapan tersangka dilakukan dalam waktu dekat, kasus ini diprediksi akan menjadi salah satu perkara korupsi daerah yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

‎Dengan waktu yang disebut-sebut tinggal sekitar sembilan hari menuju fase penetapan tersangka, masyarakat kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan combine di Sumbawa Barat. (Red).