Zainul Munasichin Buka Muscab PKB KSB 2026, Tegaskan Perubahan Mekanisme Pemilihan Ketua DPC

Taliwang, Sumbawa Barat — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2026 yang digelar di Hanipati Resto, Kecamatan Taliwang, Kamis (16/04/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting partai dan pemerintah daerah. Tampak hadir Ketua DPC PKB KSB, Sudarli, S.Pd., Anggota DPRD KSB dari PKB, Andi Laweng, SH., M.H., dan Kondi Pranata, perwakilan DPW PKB NTB, Kepala Badan Kesbangpol KSB, perwakilan partai politik lain, serta seluruh jajaran pengurus DPC PKB KSB.

Dalam sambutannya, Zainul Munasichin menegaskan bahwa Muscab PKB saat ini menggunakan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan pada masa-masa awal berdirinya partai.

Ia menjelaskan bahwa pada 10 tahun pertama berdirinya PKB, Muscab dilaksanakan dengan prinsip demokrasi terbuka melalui sistem “one man one vote”. Dalam sistem tersebut, setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) memiliki hak mengusulkan satu calon dan memberikan satu suara secara terbuka.

“Dulu kita menggunakan sistem demokrasi terbuka, setiap PAC memiliki satu suara. Itu kita jalankan sebagai bagian dari semangat reformasi di tubuh partai,” ungkap Zainul.

Namun dalam perjalanannya, sistem tersebut dinilai tidak sepenuhnya kompatibel dengan dinamika internal partai. Menurutnya, demokrasi terbuka justru berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di internal PKB.

“Fakta yang kita temukan, demokrasi terbuka di internal partai justru menimbulkan luka yang cukup mendalam, terutama bagi calon yang tidak terpilih dan para pendukungnya,” jelasnya.

Zainul bahkan mengungkapkan contoh kasus di salah satu daerah, di mana Muscab mengalami kebuntuan akibat hasil suara yang imbang antara dua kandidat.

“Ada satu kasus, dua calon sama-sama mendapatkan tujuh suara dari 15 PAC, sementara satu suara abstain. Akibatnya Muscab deadlock dan terjadi kericuhan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, meskipun akhirnya dilakukan pemilihan ulang dan salah satu calon menang dengan selisih satu suara, konflik tidak serta-merta selesai. Justru muncul persoalan baru yang berdampak pada soliditas partai.

“Calon yang menang merasa memiliki legitimasi karena unggul satu suara, sementara yang kalah juga merasa kuat karena hanya selisih tipis. Akibatnya terjadi perpecahan yang berlarut-larut,” katanya.

Menurut Zainul, dampak dari konflik tersebut sangat serius, bahkan sampai pada tindakan pembersihan struktur oleh ketua terpilih terhadap kubu yang kalah.

“PAC yang tidak sejalan diganti semua, hingga akhirnya calon yang kalah memilih keluar dari partai. Ini tentu tidak kita harapkan dalam proses demokrasi di partai politik,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, DPP PKB kemudian merumuskan mekanisme baru dalam pemilihan ketua DPC yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan perwakilan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila.

“Demokrasi itu tidak harus selalu terbuka seperti di negara. Musyawarah juga merupakan bagian dari demokrasi. Itulah yang sekarang kita terapkan,” jelasnya.

Dalam mekanisme baru ini, lanjut Zainul, dukungan mayoritas tidak lagi menjadi satu-satunya penentu dalam pemilihan ketua DPC. Penilaian lebih difokuskan pada kualitas dan kapasitas calon.

“Kita tidak lagi melihat siapa yang didukung mayoritas. Yang kita lihat adalah kapasitas, integritas, loyalitas, rekam jejak, dan visi ke depan untuk membesarkan partai,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun seorang kandidat mendapatkan dukungan besar dari PAC, hal tersebut tidak menjamin akan terpilih jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh DPP.

“Kalaupun didukung semua PAC tapi tidak punya kapasitas dan visi yang kuat, maka tidak akan ditetapkan oleh DPP,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zainul menjelaskan bahwa Muscab saat ini berfungsi sebagai ajang penjaringan nama-nama calon ketua DPC yang nantinya akan diproses lebih lanjut di tingkat pusat.

Seluruh nama yang dihasilkan dari Muscab akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPP PKB.

“Prosesnya cukup ketat, mulai dari psikotes, wawancara mendalam, hingga screening dengan melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan figur terbaik,” jelasnya.

Menurutnya, mekanisme ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin partai yang benar-benar berkualitas dan mampu menjaga soliditas organisasi.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan sistem ini merupakan bagian dari upaya PKB untuk terus berbenah dan memperkuat kelembagaan partai secara menyeluruh.

“Tujuan akhirnya adalah agar PKB semakin solid dan mampu menjawab tantangan politik ke depan,” pungkasnya. (Hen).