.png)
(Foto: dr. Syaifuddin selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat)
Sumbawa Barat -- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dr. Syaifuddin, mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) adalah sebuah program yang bersifat dinamis. Hal ini memungkinkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berubah pada setiap periode penyaluran.
Dalam wawancara dengan media, dr. Syaifuddin menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini, penyaluran PKH telah dilakukan dua tahap dari empat tahap dalam setahun. Pada tahap pertama, PKH disalurkan kepada 8.175 KPM, sementara pada tahap kedua, jumlah KPM yang menerima PKH mencapai 8.100.
"Beberapa KPM dapat keluar dari program karena tidak lagi memenuhi kriteria PKH atau mengalami perubahan sosial ekonomi, sementara ada penerima baru yang masuk berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan," kata dr. Syaifuddin diruang kerjanya, Selasa pagi (25/07/2023).
Program PKH memiliki komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk menjadi penerima manfaat. Komponen tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria kesehatan mencakup ibu hamil atau anak usia dini (0-6 tahun), pendidikan mencakup anak SD, SMP, dan SMA, sedangkan kriteria kesejahteraan sosial mencakup lansia (60 tahun ke atas) dan disabilitas berat.
"Keluarga dapat ditetapkan sebagai penerima PKH apabila memenuhi salah satu atau lebih komponen tadi dan telah terdaftar dalam DTKS. Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari komponen tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PKH," jelas dr. Syaifuddin.
Untuk memastikan kelayakan dan komponen PKH, program ini melibatkan pendamping sosial PKH yang melakukan verifikasi di lapangan. Data juga diperbarui secara berkala melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), yang merupakan sistem informasi pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
"Operator SIKS-NG di setiap Desa/Kelurahan telah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Sosial, memungkinkan mereka untuk memutakhirkan data, mengusulkan penerima bansos, dan menetapkan penidaklayakan setiap bulan. Dengan data terpadu yang valid dan terkini, bantuan PKH dan bansos lainnya dapat dialokasikan dengan adil dan tepat sasaran," tambahnya.
Dalam setiap periode penyaluran, PKH memiliki kuota yang harus dipenuhi. Untuk mencapainya, kerjasama dengan pihak-pihak terkait sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam pemutakhiran data dan kelayakan bansos agar tepat sasaran, sementara DP2KBP3A terlibat dalam penanganan stunting, sesuai dengan tujuan PKH untuk menurunkan angka stunting.
"Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas/posyandu juga berperan dalam pemeriksaan Kesehatan KPM dan Gizi balita keluarga PKH," imbuh dr. Syaifuddin.
Selain bantuan finansial, program PKH juga memberikan edukasi dan pelatihan terstruktur melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan kepada penerima PKH. Terdapat enam modul yang disampaikan pada P2K2, termasuk modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat PKH.
Namun, dr. Syaifuddin mengakui bahwa proses verifikasi calon penerima PKH menghadapi beberapa tantangan. Beberapa calon penerima sulit ditemukan karena pindah alamat keluar daerah, meninggal dunia tanpa ahli waris dalam satu Kartu Keluarga, atau adanya perbedaan nama anak antara data Adminduk dan data Sekolah (Dapodik) yang menyebabkan ketidaksesuaian di SIKS-NG sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
"Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kita harus melakukan pengusulan baru calon penerima PKH atau bansos lainnya dari APBN melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Usulan ini kemudian dimasukkan ke akun SIKS-NG masing-masing Desa/Kelurahan dan disahkan oleh kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial," ungkapnya.
Terakhir, dr. Syaifuddin menyatakan bahwa dalam upaya mengukur efisiensi dan efektivitas program PKH, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaannya di Sumbawa Barat.
"Dengan berbagai upaya dan kerjasama yang dilakukan, Program PKH di Sumbawa Barat berhasil memberikan bantuan dan edukasi kepada ribuan Keluarga Penerima Manfaat, mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi angka stunting di sini," pungkasnya. (An).
.png)
