‎Ketua DPD KNPI NTB Dukung Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian ‎

Mataram – Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Daud Gerung, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

‎Dukungan tersebut disampaikan Daud Gerung secara terbuka melalui rilis video yang disampaikan pada Rabu (28/1/2026). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanah reformasi yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

‎“Kami dari Dewan Pengurus Daerah KNPI NTB menyatakan dukungan penuh terhadap Polri yang berada di bawah Presiden,” tegas Daud Gerung dalam keterangannya.

‎Daud menjelaskan, pengaturan kedudukan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga profesionalisme, independensi, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

‎Menurutnya, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut berpotensi mengganggu independensi institusi kepolisian serta membuka ruang intervensi politik dalam proses penegakan hukum.

‎“Ini merupakan amanah reformasi agar Polri dapat bekerja secara profesional, mandiri, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

‎Lebih lanjut, Daud menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak wacana tersebut patut diapresiasi. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

‎Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami pentingnya menjaga independensi Polri sebagai institusi negara yang memiliki tugas utama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

‎“Generasi muda harus ikut mengawal semangat reformasi agar institusi Polri tetap profesional, netral, dan dipercaya oleh rakyat,” pungkasnya. (S).