Taliwang, Sumbawa Barat — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sumbawa Barat meminta pelaksanaan Proyek Kampung Nelayan di Desa Labuhan Lalar dihentikan sementara sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi dan perencanaannya.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Sumbawa Barat, Abbas Kurniawan, mengatakan pihaknya pada prinsipnya menyambut baik program Kampung Nelayan yang merupakan program pemerintah pusat tersebut. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus memperhatikan kondisi riil di lapangan agar pembangunan yang menghabiskan anggaran tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Hentikan proyek Kampung Nelayan di Desa Labuhan Lalar,” tegas Abbas Kurniawan saat menyampaikan sikap DPC HNSI Kabupaten Sumbawa Barat kepada Media, Senin (24/08/2026).
Proyek Kampung Nelayan tersebut diketahui akan dilaksanakan oleh PT Lesindo dengan nilai proyek sekitar Rp4 miliar. Adapun sejumlah fasilitas yang direncanakan dalam proyek tersebut meliputi pembangunan shelter atau tambatan perahu, pabrik es, gudang perbekalan alat-alat perahu, serta area parkir.
Abbas menjelaskan, HNSI tidak bermaksud menolak program pemerintah tersebut. Sebaliknya, pihaknya mendukung pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dukungan itu harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan nelayan setempat.
Menurut Abbas, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan tambatan perahu. Ia menilai lokasi yang direncanakan terlalu sempit dan memiliki kondisi perairan yang dangkal sehingga dikhawatirkan tidak mampu mendukung aktivitas nelayan secara optimal.
Selain persoalan lokasi tambatan perahu, HNSI juga menyoroti rencana pengurugan lahan. Abbas menyebutkan bahwa ketinggian urugan yang direncanakan sekitar 40 sentimeter di bawah ketinggian air pasang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah serius apabila bangunan nantinya berada di kawasan yang mudah tergenang air laut.
“Ketinggian air pasang di lokasi tersebut bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 sentimeter. Kalau urugan hanya 40 sentimeter di bawah ketinggian air pasang, tentu ini menjadi ancaman. Bangunan berpotensi tergenang air laut,” ungkap Abbas.
Ia juga menyayangkan proses survei, kajian dan perencanaan yang menurutnya belum sepenuhnya membaca kondisi nyata serta bentangan alam di wilayah Labuhan Lalar. Bagi HNSI, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Kami sangat menyesalkan dalam survei, kajian maupun perencanaannya tidak membaca kondisi real dan bentangan alam di Labuhan Lalar,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan teknis bangunan dan kondisi pasang air laut, HNSI juga menyoroti akses menuju lokasi Kampung Nelayan. Abbas mengatakan, akses jalan masuk menuju kawasan tersebut diketahui harus melewati lahan milik pribadi.
Menurutnya, persoalan status dan akses lahan tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial setelah proyek selesai dibangun. Jangan sampai fasilitas telah berdiri, tetapi masyarakat justru kesulitan mengakses kawasan tersebut akibat persoalan lahan.
Abbas menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Karena itu, seluruh persoalan yang berpotensi menghambat pemanfaatan fasilitas perlu diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kami tidak ingin program yang sebenarnya sangat baik dari pemerintah pusat ini justru menjadi berhala karena tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat nelayan,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, DPC HNSI Kabupaten Sumbawa Barat mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat segera mengambil sikap. Abbas meminta instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap kondisi lokasi sebelum proyek dilaksanakan.
HNSI berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat proyek dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan, kondisi lingkungan, akses masyarakat, serta keberlanjutan pemanfaatan fasilitas oleh para nelayan.
Abbas menegaskan, sikap HNSI bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya untuk memastikan program Kampung Nelayan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami mendukung programnya, tetapi lokasi dan perencanaannya harus dikaji kembali. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah akhirnya tidak memberikan manfaat maksimal kepada nelayan,” pungkas Abbas. (Hen).
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
