Taliwang, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp1,917 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut lebih tinggi Rp405 miliar dibandingkan target pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,512 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD KSB dengan agenda penjelasan pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027, Senin (12/10/2026).
Besarnya rencana belanja daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan pemaparan Bupati, pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp1.512.276.412.289. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.917.276.412.289.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp405 miliar. Dalam penjelasannya, Bupati menyebutkan bahwa defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp405 miliar.
Dengan demikian, perhatian terhadap struktur pembiayaan menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD 2027. Kejelasan sumber pembiayaan dan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Bupati Amar Nurmansyah menjelaskan, arah pembangunan KSB pada 2027 mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”. Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan sektor ekonomi potensial.
Menurut Bupati, arah pembangunan tersebut selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang mengusung semangat “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”. Keselarasan tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam merancang prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran.
Dalam rancangan belanja daerah, pemerintah mengarahkan anggaran untuk memperkuat program unggulan melalui Kartu KSB Maju. Program tersebut mencakup tujuh bidang, yakni Maju Pendidikan, Maju Kesehatan, Maju Tani Ternak, Maju Perumahan, Maju Perikanan, Maju UMKM, dan Maju Sosial.
Program-program tersebut menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Efektivitas pelaksanaannya akan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan anggaran daerah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain Kartu KSB Maju, pemerintah daerah juga merencanakan penguatan program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Program ini diarahkan pada pengembangan klaster pertanian, peternakan dan perikanan, pariwisata, serta industri sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengembangan klaster ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor unggulan, membuka peluang usaha, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada ketepatan program, pelaksanaan di lapangan, serta capaian yang dapat diukur.
Di luar program unggulan, belanja daerah juga dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung pemerintahan, unsur kewilayahan, dan pemerintahan umum.
Dalam rapat paripurna tersebut, Amar turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD KSB, khususnya melalui Badan Anggaran, atas dukungan dan masukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Bupati menyatakan bahwa berbagai masukan dan catatan Badan Anggaran terkait kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan Raperda APBD 2027.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD KSB, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan dan perempuan.
Dengan proyeksi belanja yang mendekati Rp2 triliun, pembahasan APBD KSB 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan pembiayaan, dan manfaat anggaran bagi masyarakat. Prioritas berikutnya adalah memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Hen).
.png)
.png)
.png)
