.jpeg)
SUMBAWA BARAT, 21 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan melalui program prioritas daerah Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju), khususnya Maju Kesehatan, sebagai salah satu strategi mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP).
Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof, M.MRS, MQM, dalam Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2026 yang diselenggarakan bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada.
Melalui materi bertajuk “Strategi Daerah dalam Mengoptimalkan Pembiayaan, SDM, dan Jejaring Pelayanan untuk Memperkuat Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sumbawa Barat”, KSB memperkenalkan pendekatan penguatan pelayanan kesehatan yang menghubungkan kebijakan pembangunan daerah, pembiayaan, jejaring fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
KSB Maju sebagai Fondasi Kebijakan Daerah
Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof, menjelaskan bahwa transformasi kesehatan di Sumbawa Barat merupakan bagian dari visi pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.”
Visi tersebut diterjemahkan melalui program prioritas Kartu Sumbawa Barat Maju yang mencakup tujuh bidang pelayanan, yakni Maju Pendidikan, Maju Kesehatan, Maju Perumahan, Maju Tani Ternak, Maju Perikanan, Maju UMKM, dan Maju Sosial.
Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kartu Sumbawa Barat Maju.
Dalam sektor kesehatan, program Maju Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas, sekaligus membantu mengurangi hambatan finansial keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“KSB Maju bukan sekadar kartu layanan atau program bantuan. KSB Maju merupakan instrumen kebijakan daerah untuk memastikan pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Khusus di bidang kesehatan, pendekatan ini menjadi salah satu dukungan nyata bagi penguatan Integrasi Layanan Primer,” jelas dr. Carlof.
Maju Kesehatan: Dari Menunggu Pasien Menjadi Hadir ke Rumah Warga
Salah satu bentuk implementasi Maju Kesehatan adalah layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans berbasis Puskesmas, yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan langsung dari rumah melalui call center Puskesmas.
Layanan tersebut tidak hanya diarahkan pada penanganan kegawatdaruratan, tetapi juga mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penjangkauan langsung sesuai kondisi dan indikasi pelayanan.
Dalam pelaksanaannya, TRC Ambulans melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas dan terhubung dengan sistem rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan KSB hingga 11 Oktober 2026, layanan TRC Ambulans berbasis 10 Puskesmas telah mencatat 35.640 layanan.
Program Maju Kesehatan juga mencakup layanan ambulans rujukan gratis ke luar daerah, bantuan biaya pendamping pasien rawat inap yang dirujuk, serta pelayanan pemulangan jenazah.
Hingga 11 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.352 penerima bantuan biaya pendamping rujukan, dengan total bantuan mencapai Rp2,028 miliar.
Selain itu, terdapat 9 pasien penerima layanan ambulans rujukan gratis ke luar daerah, 108 layanan pemulangan jenazah dari rumah sakit luar daerah, dan 142 layanan pemulangan jenazah dari dalam wilayah KSB.
Bantuan biaya pendamping rujukan sebesar Rp1.500.000 per rujukan per kepala keluarga diberikan berdasarkan ketentuan dan kriteria penerima yang diatur dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2025.
Menurut dr. Carlof, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya tersedia di fasilitas kesehatan. Sistem juga perlu memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas, menghadapi kendala geografis, atau membutuhkan rujukan tetap memperoleh akses pelayanan.
“Prinsip yang kami bangun adalah pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, sistem kesehatan harus mampu merespons. Ketika pasien membutuhkan rujukan, pemerintah daerah juga berupaya membantu mengurangi hambatan yang dihadapi keluarga.”
Memperkuat ILP hingga Tingkat Desa
Selain pengembangan Maju Kesehatan, Kabupaten Sumbawa Barat telah membangun fondasi Integrasi Layanan Primer secara bertahap sejak 2022.
Penguatan dimulai melalui Posyandu Prima, kemudian dilanjutkan dengan penerapan ILP pada Puskesmas dan jaringannya, serta dukungan kebijakan pemerintah desa bagi kegiatan kesehatan dan kader.
Melalui ILP, Puskesmas tidak hanya berperan memberikan pelayanan di dalam gedung, tetapi juga mengoordinasikan pelayanan kesehatan berbasis wilayah.
Pustu, Posyandu, kader, serta jejaring masyarakat menjadi bagian penting dalam kegiatan skrining, penjangkauan sasaran, kunjungan rumah, edukasi kesehatan, dan tindak lanjut pelayanan.
Dukungan tersebut diperkuat melalui kebijakan pembiayaan kegiatan dan kader kesehatan di tingkat desa melalui APBDes sesuai kewenangan serta kemampuan keuangan desa.
“Membangun jejaring pelayanan merupakan langkah penting, tetapi memastikan jejaring tersebut mampu bekerja secara berkelanjutan jauh lebih penting. Karena itu, keberhasilan ILP harus didukung kepastian pembiayaan, tenaga kesehatan yang siap, dan koordinasi pelayanan yang berjalan sampai tingkat desa,” ujar dr. Carlof.
KSB Maju Kesehatan Mendukung Penguatan ILP
Dalam kerangka transformasi kesehatan KSB, Maju Kesehatan memiliki peran strategis sebagai program prioritas daerah yang memperkuat akses pelayanan dan perlindungan finansial masyarakat.
Sementara itu, ILP menyediakan kerangka pengorganisasian pelayanan primer yang menghubungkan Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan keluarga berdasarkan kebutuhan kesehatan sepanjang siklus kehidupan.
Kedua pendekatan tersebut saling mendukung.
Maju Kesehatan memperkuat kemampuan daerah menjangkau dan membantu masyarakat, sedangkan ILP memastikan pelayanan primer terorganisasi, berkesinambungan, dan semakin berorientasi pada kebutuhan wilayah.
Dukungan pembiayaan juga dilakukan dengan pembagian fungsi melalui APBD, APBDes, pendanaan fasilitas kesehatan termasuk BLUD dan JKN sesuai ketentuan, serta pembiayaan khusus melalui program Maju Kesehatan.
Pembagian peran tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan primer memperoleh dukungan yang jelas tanpa menimbulkan kekosongan maupun duplikasi pembiayaan.
SIAGA PRIMA KSB: Pengembangan Menuju Pelayanan Berbasis Risiko
Untuk memperkuat integrasi pelayanan yang telah berjalan, pada 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat mengembangkan inovasi SIAGA PRIMA KSB, yaitu Sistem Integrasi dan Akselerasi Gerakan Pelayanan Primer Berbasis Risiko Kabupaten Sumbawa Barat.
SIAGA PRIMA KSB dikembangkan melalui tiga pilar utama.
Siaga Data, yang memperkuat integrasi informasi kesehatan, identifikasi sasaran, stratifikasi risiko, dan pemetaan masalah kesehatan masyarakat.
Siaga Sistem, yang memperkuat koordinasi pelayanan, integrasi sistem informasi, TRC Satu Komando, serta pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan.
Siaga Layanan, yang memperkuat pelaksanaan pelayanan proaktif melalui ILP, Cek Kesehatan Gratis, kunjungan rumah, TRC Ambulans, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan pasien.
Melalui pengembangan tersebut, data kesehatan diarahkan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi prioritas.
Puskesmas bersama jejaringnya selanjutnya dapat menyusun tindakan pelayanan, melakukan penjangkauan sasaran, dan memantau hasil intervensi secara berkelanjutan.
SIAGA PRIMA KSB bukan pengganti Maju Kesehatan ataupun ILP. Inovasi ini merupakan penguatan tata kelola yang dikembangkan secara bertahap agar berbagai pelayanan yang sudah berjalan semakin terintegrasi dan berbasis risiko.
“SIAGA PRIMA KSB merupakan langkah pengembangan dari sistem pelayanan kesehatan yang telah kita bangun. Melalui Siaga Data, Siaga Sistem, dan Siaga Layanan, kita ingin memastikan bahwa data tidak berhenti sebagai laporan, tetapi digunakan untuk menentukan prioritas, menggerakkan pelayanan, dan mengevaluasi hasilnya.”
KSB Dorong Transformasi Kesehatan yang Berkelanjutan
Melalui Forum Nasional XVI JKKI 2026, Kabupaten Sumbawa Barat turut menyampaikan pentingnya keberlanjutan pembiayaan layanan primer, kesiapan tenaga kesehatan, penguatan jejaring desa, serta pemanfaatan data untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
Menurut dr. Carlof, keberhasilan transformasi kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah fasilitas, atau tingginya volume layanan.
Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan sistem kesehatan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, memberikan pelayanan sesuai risiko, memastikan kesinambungan tindak lanjut, dan menghasilkan perbaikan kesehatan yang terukur.
“Maju Kesehatan telah menjadi salah satu kekuatan daerah untuk mendekatkan pelayanan dan membantu masyarakat. ILP memperkuat jejaring pelayanannya, sedangkan SIAGA PRIMA kita kembangkan untuk meningkatkan ketepatan keputusan dan efektivitas tindakan berdasarkan risiko kesehatan masyarakat.”
.png)
.png)
.png)
