Taliwang, Sumbawa Barat – SMKN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kunjungan visitasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Sahnam, S.H., beserta sekretaris dan jajaran komisioner. Turut hadir Kepala Cabang Dinas Dikpora Wilayah III Sumbawa Barat, Suprianto, S.Pd., Allein Erida DG Iji, S.Psi., M.Si., perwakilan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat, serta jajaran civitas akademika SMKN 1 Taliwang.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala SMKN 1 Taliwang, Muhammad Nasir, S.Pd., M.Pd., memaparkan berbagai strategi dan inovasi yang telah dikembangkan sekolah dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pemaparan mencakup empat aspek utama, yakni strategi pencapaian, sarana dan prasarana, inovasi pelayanan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekolah merupakan bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Sebagai lembaga publik, sekolah harus terbuka dan memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan masyarakat, orang tua, peserta didik, serta para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan PPID SMKN 1 Taliwang telah dirintis sejak 2020 dan pada tahun tersebut sekolah berhasil meraih penghargaan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu landasan bagi sekolah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan informasi dan mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pengelolaan informasi, SMKN 1 Taliwang mengusung visi pelayanan “AMAN”, yang merupakan akronim dari Akuntabel, Menyenangkan, Amanah, dan Transparan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun tata kelola informasi yang bertanggung jawab sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang baik kepada pemohon informasi.
Untuk menunjang pelaksanaan layanan PPID, sekolah juga mengalokasikan sekitar 0,3 persen dari total Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang dalam pemaparan disebut sebagai Dana BOS. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kerja sama media, pelayanan keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
"Dukungan anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keberlanjutan layanan informasi publik. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, sekolah dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kapasitas petugas, dan mengembangkan sistem informasi yang lebih efektif," ungkapnya.
Dari sisi digitalisasi, PPID SMKN 1 Taliwang menghadirkan portal digital utama sebagai pintu akses informasi bagi masyarakat. Portal tersebut dimanfaatkan untuk mendukung akses data dan informasi sekolah, penyampaian pengaduan, serta pengisian survei kepuasan pelayanan secara daring.
Layanan survei kepuasan juga mencakup peserta didik, orang tua atau wali murid melalui program Selaras, serta mitra industri melalui Selaras Industri. Sejumlah mitra yang disebutkan dalam pemaparan antara lain PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan mitra strategis lainnya.
Selain mengembangkan layanan digital, SMKN 1 Taliwang menerapkan maklumat pelayanan dengan slogan “TIGER”, yang merupakan singkatan dari Tampil, Inovatif, Gesit, Empati, dan Responsif. Slogan tersebut menjadi identitas nilai pelayanan yang ingin dibangun sekolah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
"Pada aspek inovasi dan kolaborasi, kami juga mengembangkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai kegiatan, termasuk pemilihan Ketua OSIS melalui sistem electronic voting atau e-voting. Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan teknologi sekaligus membangun pengalaman demokrasi di lingkungan sekolah," bebernya.
SMKN 1 Taliwang turut menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelayanan. Kolaborasi tersebut meliputi Universitas Terbuka, lembaga penyedia layanan ujian berbasis Computer Based Test (CBT), komunitas Bale Para, media lokal Akurasi News, serta Forum Komite Sekolah se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam aspek standar pelayanan, PPID SMKN 1 Taliwang menetapkan waktu pemenuhan permohonan informasi paling lama 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama tujuh hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar tersebut menjadi acuan dalam memberikan kepastian pelayanan kepada pemohon informasi.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan visitasi dan monitoring evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, termasuk upaya badan publik mempertahankan capaian serta mengembangkan inovasi pelayanan dari tahun ke tahun.
Melalui kunjungan tersebut, KI Provinsi NTB memberikan sejumlah catatan, arahan, dan apresiasi terkait tata kelola keterbukaan informasi publik di SMKN 1 Taliwang. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi sekolah dalam menyempurnakan sistem pelayanan informasi dan memperkuat implementasi prinsip transparansi.
Komisi Informasi NTB juga berharap evaluasi semacam ini dapat mendorong penguatan kebijakan dan komitmen badan publik di lingkungan pendidikan agar semakin terbuka dalam menyampaikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi SMKN 1 Taliwang, pelaksanaan Monev KIP 2026 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Sekolah berharap penguatan layanan PPID, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor dapat terus dikembangkan.
Dengan berbagai upaya tersebut, SMKN 1 Taliwang berkomitmen memperkuat tata kelola informasi publik yang akuntabel, amanah, dan transparan. Komitmen itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelayanan pendidikan yang semakin terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik. (Hen).
.png)
.png)
.png)
