.png)
AkurasiNTB, Mataram -- Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi akan digelar serentak secara nasional pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Meskipun sudah ada kepastian waktu pelaksanaannya, sejauh ini, KPU selaku penyelenggara pemilu belum mulai merancang kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tersebut.
“Belum, karena kita sekarang baru bicara Pemilu, kalau Pilkada bab yang berbeda soal anggarannya. Jika saatnya kita akan mulai usulkan nanti,” ucap Ketua KPU NTB, Suhardi Soud saat dikonfirmasi terkait hal itu. Disampaikan Suhardi, jika merujuk dari jadwal pelaksanaan Pilkada dengan panjang tahapan 20 bulan. Maka usulan anggaran Pilkada akan mulai dimasukkan pada APBD tahun 2023 nanti. Namun demikian rincian kebutuhan tentu akan mulai dihitung 2022 ini.
“Pembahasan anggaran Pilkada itu kemungkinan masuk di akhir 2023, jadi masih belum sekarang ini. Dan saya kira ini soal anggaran Pilkada ini sudah menjadi amanat undang-undang, Pemda pasti akan memenuhinya,” cetusnya. Sebelumnya, di tempat terpisah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB juga memperkirakan anggaran untuk pelaksanaan Pilgub NTB baru akan dialokasikan pada APBD tahun 2023. Karena pada APBD tahun anggaran 2022 ini tidak ada pengalokasian anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu untuk persiapan pelaksanaan Pilgub tahun 2024.
Ketua TAPD Pemprov NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan pihaknya baru akan mengalokasikan anggaran untuk pilkada jika jadwal dan tahapan pilkada sudah ditetapkan, dan KPU menyampaikan usulannya. Namun sampai saat ini tahapan jadwal pilkada masih belum ditetapkan. “Nanti dari KPU kan ada tahapan, kan Pilkada-nya 2024. Kalau sekarang waktunya masih saja belum kita tahu, bagaimana bentuk dan tekhnisnya belum kita tahu dengan jelas,” kata Gita.
Namun demikian, Gita memastikan Pemprov NTB tentu akan mempersiapkan alokasi anggaran untuk Pilgub tersebut. Sebab bagaimanapun hal itu sudah menjadi amanat dari undang-undang yang harus dipenuhi. Diapun memperkiraan pengalokasian anggaran Pilgub akan mulai dilaksanakan tahun 2023. “Pemerintah dalam hal ini TAPD sudah mempertimbangkan hal itu, sudah kita prediksi apa yang akan terjadi, apa-apa kedaruratan yang kita antisipasi, tentu kita persiapkan semuanya,” pungkasnya.
.png)
